Gubsu Lantik Tujuh Pejabat Eselon II Hasil Lelang

Gubsu Lantik Tujuh  Pejabat Eselon II Hasil Lelang

#Total 19  Pejabat Hasil Lelang Selesai dilantik

#Gubsu: Evaluasi Tetap Berjalan

Medan, (Mimbar) - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) HT Erry Nuradi melantik tujuh orang pejabat Pratama (eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov), Selasa (18/4). Pelantikan tersebut adalah yang terakhir dari hasil lelang jabatan yang sudah dilaksanakan sejak Februari.

Gubsu menekankan bahwa pihaknya tetap akan melakukan evaluasi kinerja terhadap para pejabat yang sudah dilantik hasil seleksi. “Kami berpesan agar pejabat yang dilantik melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Dan kami bersama Ibu Wakil Gubernur akan tetap melakukan evaluasi. Kalau ada pejabat yang tidak melaksanakan tupoksi (tugas pokok dan fungsi:red) dengan baik, tidak disiplin apalagi melakukan KKN, walaupun baru dilantik, kami bisa saja melakukan pergantian,” ujar Gubernur yang didampingi Wagubsu Hj Nurhajizah kepada wartawan.

Adapun pejabat yang dilantik yakni Kaimaan Turnip sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Azhar Harahap sebagai Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Erwin Lubis sebagai Sekretaris DPRD Sumut, Faisal Hasrimi sebagai Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setdaprov, Ilyas Suharto Sitorus sebagai Kepala Biro Humas dan Protokoler Setdaprov, Eric Aruan sebagai Kepala Biro Pembangunan Setdaprov dan Ernita Bangun sebagai Kepala Biro Bina Perekonomian Setdaprov.

“Sebelumnya ada 19 jabatan yang kosong yang dilakukan seleksi lelang jabatan melalui tahapan sesuai aturan, baik BKN (Badan Kepegawaian Negara) maupun aturan ASN (Aparatur Sipil Negara). Dari seleksi panjang ini, hari ini yang tarakhir sebanyak tujuh jabatan tinggi pratama,” sebut Erry.

Dari seluruh pejabat khususunya hasil seleksi lelang jabatan, Gubernur berpesan agar benar-benar menjaga amanah yang telah diberikan dan memahami tugas masing-masing.  Seperti Kepala BKD, untuk mempersiapkan system berbasis kierja pegawai. Agar tunjangan yang diberikan sesuai dengan nilai kerjanya, antara yang maksimal dengan yang tidak. 

Sementara kepada Sekretaris DPRD Sumut dirinya menekankan agar menjaga hubungan antara legislative dengan eksekutif. Sebab pengalaman masa lalu yang kurang baik, menjadi catatan penting agar tidak terulang kembali. “Saudara harus memiliki pengetahuan yang berhubungan dengan anggaran,” katanya.

Untuk Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortkultura Sumut, Erry meminta upaya Azhar mewujudkan Sumut swasembada pangan. Sehingga jabatan ini merupakan beban berat, namun kita memiliki potensi pertanian yang bisa dikembangkan. Gubsu meminta Azhar mengembangkan sistem berbasis elektronik. Termasuk yang berhubungan dengan penyuluh dan kecepatan informasi dari daerah melalui aplikasi online.

“Saudara Kadis yang harus banyak turun ke lapangan, jangan hanya di kantor saja. Berhubungan baik dengan pusat dan jaga hubungan dengan kabupaten/kota tanpa ada unsure KKN,” tegasnya.

Kepada Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setdaprov, Gubernur meminta agar memberikan contoh yang baik, khususnya ang berhubungan dengan tupoksi. Begitu juga dengan pertanggungjawaban semua kinerja aparatur yang ada, mengingat biro ini seringkali menjadi sorotan. Apalagi menurutnya, pejabat yang dilantik telah memiliki pengalaman di pemerintah kabupaten.

“Kepada Kepala Biro Humas dan Protokoler, saya berharap benar-benar bisa menjadi humas yang baik, membina hubungan baik dengan media cetak dan elektronik. Pegang aturan dan tentunya saudara harus mampu menyampaikan informasi pembangunan dan tugas pemerintahan dan kemasyarakatan kepada publik,” sebut Gubernur yang juga menekankan pemahaman terhadap keprotokolan, tata kelola dan aturan lainnya.

Untuk Biro Pembangunan, kepada Eric Aruan, Gubernur meminta tata kelola administrasi termasuk sistem e-procurement dan hal lain yang berhubungan dengan sistem informasi teknologi harus dipahami. Sehinga tidak lagi ada kepala SKPD yang tidak cakap teknologi atau gagap teknologi (gaptek).

“Kepada Kepala Biro Perekonomian, saudari punya pengalaman. Jadi harus tahu apa yang bisa dibenahi. Harus tahu apa yang belum diperbaiki berhubungan dengan pengelolaan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) di Pemprov Sumut. Juga harus rutin melakukan pembinaan sekaligus pelaporan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur,” imbuh Gubsu.

Kembali Gubsu menekankan agar semua pejabat menjaga nama baik Pemprovsu. “Yang penting harus jadi tauladan, jangan mencemari nama baik. Ingat, saudara duduk tanpa member apapun kepada siapapun. Lakukan tugas sebaiknya, ini pesan saya, mudah-mudahan bisa dilakukan,” pungkasnya.

Dengan pelantikan ini, maka sebanyak 19 jabatan yang sebelumnya kosong, sudah terisi melalui mekanisma lelang jabatan seja Februari lalu.