“Smart Province”

“Smart Province”

 

 

Gubernur Sumut (Gubsu) HT Erry Nuradi menegaskan komitmennya untuk mewujudkan Sumatera Utara (Sumut) menjadi “smart province” menuju good governance yang muaranya untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan publik dan penyampaian pelayanan publik (public service delivery).

Penegasan Gubsu ini perlu digarisbawahi dengan tinta tebal. Tentunya muaranya agar pernyataan ini benar-benar dapat diwujudkan sehingga bukan sekadar menjadi slogan atau jargon-jargon politik semata, sebagaimana yang sering kita dengar dari sejumlah pejabat selama ini.

Komitmen untuk menjadikan Sumut sebagai ‘smart province’ tentunya kita harapkan bukan sekedar lips service sehingga menjadi komoditas populis yang hanya membuat masyarakat terlena dalam mimpi-mimpi indah kemudian berlalu tanpa bekas seiring perjalanan waktu.

Berbicara masalah peningkatan kualitas atau perbaikan  pelayanan  publik maka membangun e-government melalui smart province adalah solusinya dan dengan “smart province” maka instruksi Presiden Jokowi bahwa pemerintah ada untuk melayani masyarakat lebih konkrit terwujud.

Pemerintahan adalah mekanisme yang kita gunakan untuk membuat keputusan yang bersifat komunal untuk menjawab pertanyaan seperti dimana kita harus membangun sekolah, apa yang kita lakukan untuk orang-orang yang tidak memiliki rumah dan pendidikan seperti apa yang kita berikan kepada anak-anak kita dan sebagainya.

Oleh sebab itu dalam prinsip ‘smart province’ maka kualitas pelayanan publik merupakan salah satu indikator utama kinerja pemerintah daerah. Semakin baik pelayanan yang kita berikan, semakin meningkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Smart province yang kita maksud adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan publik.

Cara akses terhadap pelayanan publik dan cara penyampaian pelayanan publik yang menguntungkan masyarakat, dunia usaha dan aparatur pemerintah dengan smart province membentuk paradigma baru dalam pelayanan publik.

Fokus administratif pemerintahan tradisional yang selama ini berlangsung, secara berangsur-angsur beralih menjadi berfokus pelanggan. Berfokus pada pelanggan pada era TIK dewasa ini berarti kita harus melayani masyarakat dan dunia usaha secara langsung dengan menyediakan layanan informasi dan transaksi terintegrasi secara online.

Walaupun perhatian kita berpusat pada penyampaian pelayanan publik melalui internet tetapi sebenarnya smart province berdampak pada setiap aspek suatu organisasi publik.

Hal ini tidak hanya tentang teknologi, infrastruktur, proses bisnis, atau sumber daya manusia, tetapi penggabungan dan pengintegrasian seluruh aspek tersebut. Prosedur tidak lagi berorientasi pada bidang atau SKPD yang melayani tetapi berorientasi pada layanan yang diberikan. 

Walaupun terdapat perbedaan pandangan tentang konsep smart province, tetapi pada dasarnya penggunaan TIK oleh sektor publik akan berdampak pada tiga hal. Pertama, inisiatif peningkatan penyampaian pelayanan kepada publik akan memperbaiki kepercayaan dan aksesibilitas publik. Kedua, penggunaan tik dapat sekaligus mengubah struktur organisasi untuk menghasilkan perolehan fenomenal dalam hal efisiensi dan efektifitas organisasi. Ketiga, dengan meningkatkan interaksi antara pemerintah dan anggota masyarakat dapat mendorong warganegara menjadi lebih partisipatif dan pemerintah menjadi lebih responsif.