Sumut Lahirkan 5 Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2019

Sumut Lahirkan 5 Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2019

Medan,

Provinsi Sumatera Utara (Provsu) telah memiliki 5 kesepakatan  prioritas utama pembangunan daerah tahun 2019 sehingga pembangunan daerah ini ke depan sudah memiliki pondasi yang kuat dan patron yang jelas. Lima kesepakatan dimaksud telah berhasil dirangkum sebagai hasil Musrenbang Provsu yang berjalan lancar dan berkualitas.

Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara Ir H Irman MSi menjawab wartawan di Kantor Gubsu di Medan, Rabu (18/4) membenarkan pihaknya telah selesai merangkum dan menformulasikan hasil Musrenbang Provsu.  Lima kesepakatan prioritas pembangunan yang terangkum dimaksud telah mengakomodir secara optimal berbagai aspirasi dan nuansa dinamika yang berkembang di Sumut,

Menurutnya melalui lima kesepakatan prioritas utama tersebut, diharapkan dapat mencapai target sasaran makro pembangunan yang ingin dicapai di tahun 2019 antara lain pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar  5,1 – 5,5 persen; penurunan angka pengangguran terbuka menjadi 5,18 persen; penurunan angka kemiskinan menjadi kisaran 8,5 - 9 persen; laju  inflasi diharapkan stabil pada kisaran 3,5 ± 1 persen dan ipm meningkat menjadi kisaran angka 71 - 72, dan koefisien gini menjadi kisaran angka 0,3.

Irman menjelaskan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 memiliki kedudukan strategis dalam konteks pembangunan Sumatera Utara lima tahun mendatang, dimana rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) tahun 2019 menjadi acuan dalam penyusunan APBD tahun 2019, yang merupakan tahun pertama pelaksanaan periode Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2023. 

Selain itu, penyusunan rencana kerja pembangunan daerah dilakukan dengan penguatan pelaksanaan kebijakan money follow program priority, sehingga kebijakan penganggaran yang dilakukan berbasis pada program prioritas provinsi dan nasional. Penguatan tersebut dilaksanakan dengan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial, yang memprasyaratkan sinergisitas dan pembagian tugas yang jelas antar OPD dalam menjalankan suatu program atau kegiatan prioritas.

Disampaikan juga bahwa Provinsi Sumatera Utara memproyeksikan APBD tahun 2019 mencapai angka Rp 15 triliun, yang diharapkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk sinkronisasi dan percepatan pembangunan provinsi maupun kabupaten/kota di Sumatera Utara. Dalam pelaksanaan musrenbang ini, Provinsi Sumatera Utara melahirkan 5 (lima) prioritas provinsi.

Pertama adalah pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan pembangunan infrastruktur, penguatan konektivitas dan kemaritiman. Dengan beberapa program prioritas antara lain peningkatan konektivitas; pengembangan telekomunikasi dan informatika; pengembangan pusat kegiatan ekonomi pada kawasan strategis; pembangunan infrastruktur pelaanan dasar (rumah laak huni, air minum, sanitasi, dan listrik); peningaktan aksesibilitas pada daerah tertinggal, terdepan dan terluar.

Prioritas pembangunan kedua adalah pertumbuhan ekonomi inklusif berkelanjutan melalui pengembangan pertanian, industri pengolahan, pariwisata, jasa dan perdagangan. Yang menjadi program prioritas pada prioritas pembangunan yang kedua ini antara lain peningkatan nilai tambah produk pertanian, perikanan, perkebunan dan kehutanan; peningkatan nilai tambah jasa produktif; peningatakan produktivitas dan keahlian tenaga kerja; peningakatan daya saing produk industri bernilai tambah; peningatan dan optimalisasi sektor pariwisata; pengelolaan KUR dan penguatan pembinaan koperasi; dan lain sebagainya.

Sedangkan untuk prioritas pembangunan ketiga adalah peningkatan pembangunan sdm dan pengurangan kemiskinan melalui pemenuhan pelayanan dasar masyarakat, dengan program prioritas percepatan pengurangan kemiskinan; peningaktan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat; pemerataan layanan pendidikan berkualitas; percepatan pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar; peningkatan kualitas lingkungan hidup dan peningkatan tata kelolan layanan dasar.

Keempat adalah peningkatan ketahanan pangan, energi dan sumber daya air serta mitigasi bencana dengan program prioritas peningkatan produksi hasil pertanian, perikanan dan peternakan; peningaktan kesejahteraan petani; peningkatan penerapan teknologi pertanian, perikanan dan peternakan; pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya; penyediaan dan pengelolaan air baku; pengembangan pelayanan ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan; pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Prioritas kelima adalah peningkatan reformasi birokrasi, tatakelola pemerintahan, penegakan hukum dan pencegahan korupsi dengan menerapkan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran; peningkatan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah; kepastian hukum dan reformasi birokrasi. (04)

Teks :

Kepala Bappeda Suut Ir H Irman MSi (kanan) saat memaparkan rencana pembangunan Sumut kepada Gubsu Dr Ir HT Erry Nuradi MSi menjelang usai Musrenbang Provinsi Sumut di Medan awal pekan ini.