Dunia Internasional Percaya Pada Kemampuan Indonesia Menjaga Perdamaian Di Papua Dan Papua Barat
Jakarta
- Kepercayaan dunia pada kemampuan masyarakat dan pemerintah Indonesia menjaga
perdamaian di Papua sangat tinggi.
Kepercayaan
itu didasarkan pada fakta bahwa Indonesia adalah salah satu negara demokrasi
terbesar di dunia yang memiliki peran besar dalam menjaga dan menegakkan
perdamaian di banyak tempat di muka bumi.
“Kepercayaan
masyarakat dunia pada kemampuan kita menyelesaikan persoalan di Papua dan
Papua Barat sangat tinggi. Bagaimanapun juga Indonesia adalah role model yang
dalam berbagai kesempatan berhasil membuktikan bahwa demokrasi adalah formulasi
terbaik untuk menyelesaikan benturan kepentingan,” begitu antara lain pesan
yang disampaikan dosen hubungan internasional dari Universitas Islam Negeri
(UIN) Jakarta, Teguh Santosa, yang diterima redaksi.
Pesan
Teguh itu disampaikan sebagai respon atas pernyataan Komisioner Tinggi PBB
untuk HAM (OHCHR) Michelle Bachelet. Menurut Teguh, pernyataan Bachelet yang
disampaikan hari Rabu ini (4/9/2019) dengan tegas memperlihatkan kepercayaan
itu.
Dalam
pernyataannya, Bachelet mengatakan terganggu dengan peningkatan kekerasan di
Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Indonesia, sejak Desember 2018. Kekerasan
itu telah menelan korban di kalangan masyarakat sipil dan aparat
keamanan.
Bachelet
telah mendiskusikan persoalan ini dengan pihak otoritas di Indonesia dan
mendorong pemerintah Indonesia untuk meningkatkan dialog dengan masyarakat
Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan mendengarkan aspirasi
mereka.
Selain
itu, Bachelet juga meminta agar akses internet di kedua Provinsi itu bisa
segera dipulihkan kembali.
“Saya
bisa menangkap keprihatinan Bachelet dalam pernyataannya. Seperti Michele Bachelet,
kita semua prihatin dan saat ini ikut berupaya memulihkan keadaan,” ujar
Teguh.
Mantan
Ketua bidang Luar Negeri PP Pemuda Muhammadiyah ini pernah berinteraksi
dengan Komisi IV PBB yang menangani Politik Khusus dan Dekolonisasi. Pada tahun
2011 dan 2012 Teguh diundang menjadi petisioner sengketa Sahara Barat yang
masuk dalam daftar non-self governing territories.
“Tidak
ada Papua dalam daftar non-self governing territories dari Resolusi Majelis
Umum PBB 1514 (1960). Tapi upaya beberapa negara mengintervensi daftar itu dan
memasukkan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Indonesia, ke dalamnya
memang cukup serius,” ujar Teguh.
Mantan
Ketua bidang Luar Negeri Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) ini juga
mengatakan, pemerintah Indonesia harus mampu memberikan bingkai umum yang pas.
Perlu ada pesan kunci yang konsisten bahwa apa yang terjadi dengan Papua dan
masyarakat Papua bukanlah rasialisme atau rasisme.
Buktinya,
tidak ada satu pun produk hukum di Indonesia yang menempatkan masyarakat Papua
sebagai kelompok masyarakat yang berbeda dari kelompok masyarakat lain di
Indonesia.
Banyak
tokoh Papua yang menempati posisi penting di lembaga eksekutif dan legislatif
baik di tingkat nasional maupun lokal, juga di TNI dan di Polri.
Persoalan
yang dihadapai masyarakat Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat secara umum
sama dengan yang dialami masyarakat di tempat-tempat lain di Indonesia, yakni
ketimpangan dan ketidakadilan pembangunan, miss manajemen pemerintahan, korupsi
yang massif, dan sebagainya.
Teguh
juga mengatakan perlu memberi kesempatan kepada tokoh-tokoh Papua untuk
menjadi “jurubicara” yang menjelasakan situasi di Papua dan Papua
Barat.
“Layar
informasi jangan didominasi wajah-wajah yang bisa memunculkan keraguan di
tengah masyarakat Indonesia, warga Papua, dan juga komunitas global,” ujar
Teguh lagi.
Begitu
juga dengan penempatan agenda prioritas dalam rangka memulihkan keadaan.
Menurutnya, di tengah situasi konflik yang tidak menentu, kehadiran pasukan
keamanan dan penegak hukum tentu sangat dibutuhkan. Namun kehadiran pasukan itu
semestinya tidak dijadikan tema utama.
“Saya
kira akan lebih menarik apabila pemerintah mengedepankan pengiriman bahan
makanan untuk mengganti yang rusak karena pasar terbakar, atau mengirim tim
khusus untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat kerusuhan. Juga
mengirimkan tenaga medis untuk membantu rumah sakit yang barangkali terkena
dampak kerusuhan. Operasi ekonomi dan kesejahteraan lebih penting
dikedepankan,” kata Teguh lagi.
Kembali
kepada pernyataan Michele Bachelet.
Teguh
menggarisbawahi sambutan Bachelet pada pernyataan-pernyataan Presiden Joko
Widodo dan pejabat tinggi lain yang mengajak pihak-pihak yang tidak puas untuk
berdialog.
“Seruan
Bachelet agar pemerintah melindungi wartawan, aktivis HAM dan pro demokrasi
juga perlu diperhatikan,” demikian Teguh. ***
Numpang promo ya Admin^^
ReplyDeleteayo segera bergabung dengan kami di ionqq^^com
dengan minimal deposit hanya 20.000
add Whatshapp : +85515373217 ^_~