Gubernur Sumut Pimpin Apel Pasukan Operasi Simpatik Toba 2017

Gubernur Sumut Pimpin Apel Pasukan Operasi Simpatik Toba 2017

#Operasi Simpatik Libatkan 1.500 Personil

Medan, (Mimbar) - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Ir H Tengku Erry Nuradi MSi menjadi Inspekur Apel Gelar pasukan Operasi Simpatik Toba 2017 di Lapangan Merdeka Medan, Rabu (1/3/2017). Operasi Simpatik digelar 1-26 Maret 2017 melibatkan 1.500 personel bertujuan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas.

Hadir Kapolda Sumut Irjen Rycko Amelza Dahniel, Wakapolda Sumut Brigjen Pol Agus Andrianto, Forkopinda Provsu, Kepala BNN Sumut Brigjen Drs Andi Ludianto, Kapolrestabes Medan Kombes Sandi Nugroho, Wali Kota Medan Dzulmi Eldin, FKPD Kota Medan, dan SKPD kota Medan serta sejumlah pejabat TNI.

Gubsu Erry mengatakan, sesuai dengan data pada sambutan Kepala Kops Lalu Lintas Polri Inspektur Jenderal Polisi Drs Royke Lumowa, MM, jumlah kecelakaan lalu lintas tahun 2015 mencapai 98.970 kejadian. Sementara itu, pada tahun 2016 sejumlah 105.374 kejadian atau ada kenaikana trend sekira 6 persen. Korban meninggal dunia tahun 2015 tercatat sejumlah 26.495 orang dan pada tahun 2016 sejumlah 25.859 orang meninggal duni karena kecelakaan atau ada penurunan trend (-2 persen). Sedangkan kerugian materiil tahun 2015 sejumlah Rp.272.314.014.600,- dan pada tahun 2016 Rp.226.416.414.497. “Melihat dari korban yang ditimbulkan akibat kecelakaan berlalu lintas tersebut, korban meninggal mendapat posisi kedua terbesar setelah korban meninggal dunia akibat jantung koroner,” ujarnya.

Mengingat jumlah kecelakaan masih tinggi tersebut, Gubsu menilai masih perlu dilakukan sosialisasi agar lalu lintas dapat berjalan tertib. “Kita harap petugas akan mendatangi sekolah-sekolah dan perguruan tinggi untuk melakukan sosialisasi," ujar Erry.

Sementara itu, Kapolda Sumut Irjen Rycko mengatakan, Operasi Simpatik berlangsung dari 1 Maret hingga 26 Maret 2017. Operasi dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas. "Masyarakat yang dimaksud yakni masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, termasuk juga anggota TNI, Polri dan lainnya," ujarnya.

Dalam catatan Polda Sumut, angka tertinggi yang melakukan pelanggaran lalu lintas yakni pelajar dan karyawan. Karena itu polisi memprioritaskan untuk melakukan sosialisasi dan memberitahukan pengetahuan dalam berlalu lintas.

"Operasi ini berbeda dengan yang ada sebelumnya. Ini operasi titik beratnya preventif yaitu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan berlalu lintas. Jumlah personel 1.500 petugas polisi lalu lintas," kata Rycko.

Usai memimpin apel, Gubernur Erry mengecek kesiapan personel peserta apel yang terdiri atas Polri, TNI dan Dinas Perhubungan. Erry berharap melalui Operasi Simpatik Toba 2017, kesadaran dan kedisiplinan berlalu lintas warga Sumut dapat meningkat.

Kepala Kops Lalu Lintas Polri Inspektur Jenderal Polisi Drs Royke Lumowa, MM dalam sambutannya yang dibacakan Gubsu Ir H T Erry Nuradi MSi mengatakan masalah lalu lintas adalah masalah yang kompleks dan tidak bisa ditangani oleh polantas sendiri, melainkan sinergitas antara pemangku kepentingan menjadi sangat mendasar dalam menemukan akar masalah, dan solusinya yang diterima dan dijalankan oleh semua pihak.  “Diharapkan jajaran korlantas  polri mampu mempersiapkan langkah-langkah antisipasi baik secara taktis, teknis maupun strtategis agar potensi pelanggaran kemacetan serta kecelakaan lalu lintas dapat diminimalisir sehingga tercipta kamseltibcarlantas,” ujarnya.

Hal tersebut juga  untuk menindaklanjuti program nawa cita Presiden RI yang dijabarkan dengan program Prioritas Kapolri yang disebut program (promoter) professional, modern, dan terpacaya yang  terdiri dari professional, modern, dan terpercaya.

Pada pelaksanaan operasi simpatik tahun 2017 ada beberapa pelanggaran yang menjadi sasaran operasi yaitu masyarakat yang melanggar lalu lintas berpotensi menyebabkan fatalitas kecelakaan lalu lintas. Seperti melawan arus lalu lintas, khususnya kendaraan motor (R2), pelanggaran rambu-rambu lalu lintas dan pelanggaran batas kecepatan. Ketiga pelanggaran tersebut akan dilakukan tindakan hukum. Diharapkan akan dapat mendorong tercapainya tujuan operasi seperti meningkatnya disiplin masyarakat dalam berlalu lintas, meminimalisir pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, menurunnya tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap polri dengan terbentuknya opini positif dan citra tertib dalam berlalu lintas serta terwujudnya situasi kamseltibcarlantas.