Lagi, Abang Beca Demo Kantor Gubsu

Lagi, Abang Beca Demo Kantor Gubsu

Medan, (Mimbar) - Seratusan tukang becak motor yang tergabung dalam Solidaritas Angkutan Transportasi Umum (SATU) berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (14/3/2018). Mereka menuntut pemerintah berlaku adil dalam menerapkan aturan terkait transportasi online yang dinilai diskriminatif.

Salah seorang tukang becak, Abu Saman mengeluh, akibat beroperasinya transportasi online di Medan, pendapatan tukang becak turun drastis. "Biasanya dalam sehari kami bisa bawa pulang Rp 100.000, sekarang hanya Rp 30.000," katanya.

Kondisi itu menyebabkan tukang becak kewalahan membiayai kebutuhan hidup mereka. Hidup di kota, dengan pengeluaran harian yang cukup tinggi, mereka harus bekerja lebih keras untuk memperoleh penghasilan yang lebih banyak. Bahkan beberapa dari mereka harus menarik becak hingga tengah malam.

Mereka juga kewalahan membiayai kebutuhan anak sekolah. Bahkan, menurut dia, ada beberapa anak tukang becak yang putus sekolah karena orang tuanya tak lagi mampu membayar uang sekolah. "Kondisi saat ini membuat para tukang becak menderita," katanya.

Begitupun, kata dia, sulit meminta regulator untuk menghapus transportasi online yang telah beroperasi. Mereka hanya meminta pemerintah untuk membuat dan menerapkan aturan dengan adil, tanpa ada perlakuan khusus yang seolah-olah memanjakan para penarik transportasi online.

Sebagai perbandingan, menurut dia, saat ini para driver taksi online diwajibkan untuk melakukan uji KIR. Namun, pemerintah justru menggratiskan biaya uji KIR. Sementara biaya pengurusan SIM untuk transportasi online hanya dikenakan Rp100.000. Padahal, jika disatukan, biaya uji KIR dan pengurusan SIM bisa mencapai Rp700.000. "Sedangkan kami sebagai tukang becak, tak ada diberikan fasilitas seperti itu. Urus SIM juga masih mahal," katanya.

Dalam orasinya, massa menuntut pemerintah untuk lebih tegas dan konsisten menerapkan aturan. Mereka juga meminta pemerintah memasukkan tukang becak dan keluarganya sebagai peserta penerima bantuan sosial mulai dari Rastra, KIS, KIP, KUBE, PKH hingga bantuan sosial lainnya yang diprogramkan pemerintah.

Hal ini dinilai mendesak karena kini perekonomian para tukang becak mengalami penurunan cukup signifikan. "Jika tak begini, akan semakin banyak masyarakat yang terjebak dalam kemiskinan tanpa diperhatikan pemerintah," pungkasnya.  (04)