Wujudkan Swasembada Pangan Berkelanjutan Gubernur Minta Penyuluh Pertanian Kuasai IT

Wujudkan Swasembada Pangan Berkelanjutan

Gubernur Minta Penyuluh Pertanian Kuasai IT

Medan, (Mimbar) - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) HT Erry Nuradi mengatakan bahwa penguasaan teknologi informasi (IT) oleh penyuluh pertanian menjadi hal penting dalam upaya mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan. Sebab para petugas tersebut merupakan ujung tombak penggerak laju sektor pertanian.

Hal tersebut disampaikan Gubernur dalam sambutannya dalam kegiatan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penyuluhan Serta Penyerahan Kontrak Kerja THL-TB Penyuluh Pertanian Dan Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) 2017, di Aula Madinatul Hujjaj, Asrama Haji Medan, Senin (4/4).

"Kegiatan ini adalah untuk menyatukan langkah dan persepsi dalam rangka meningkatkan kinerja penyuluh, POPT dan PBT untuk mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan," ujar Gubernur.

Gubernur menyebutkan bahwa PPL, POPT dan BPT yang merupakan ujung tombak dan garda terdepan dari aparatur di sektor pertanian, adalah yang akan menggerakkan lajunya pembangunan sektor pertanian umumnya serta tanaman pangan dan hortikultura khususnya.

"Maju mundurnya pembangunan pertanian di Sumatera Utara ini sebagian terletak di pundak saudara-saudara sekalian," ungkap Erry sembari memberikan apresiasi penuh atas kehadiran duaribuan petugas penyuluh pertanian se-Sumut.

Dijelaskannya, kontribusi Sumut dalam penyediaan pangan nasional khususnya padi cukup besar yakni 5,82 persen, diiringi jagung 6,72 persen, cabe merah 13,40 Persen dan bawang merah 1,11persen. Pada 2016 lalu, dari Badan Pusat Statistik (BPS), produksi padi Sumut 4,6 juta ton atau meningkat 13,98 persen dari tahun sebelumnya. Sementara jagung 1,6 juta ton pipihkan kering atau meningkat 35,36 persen. Hasil ini disebutkan karena adanya berbagai bantuan yang telah diberikan baik benih, alsintan dan tentunya tidak terlepas dari kerja keras penyuluh dan BOPT.

"Mari kita pacu peningkatan produksi untuk mewujudkan Sumatera Utara Paten. Karenanya kepada penyuluh dan petugas POPT saya meminta mengembangkan pola baru dalam perwujudan swasembada pangan berkelanjutan melalui langkah olah tanah setiap hari, tanam setiap hari anti panen setiap hari di daerah saudara," sebutnya.

Selanjutnya Gubernur meminta agar pengunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) dioptimalkan. Sebab kata Erry, Negara maju seperti Jepang, untuk mengelola lahan seluas satu hektar, cukup dilakukan oleh satu orang. Hal tersebut karena penggunaan teknologi pertaniannya maksimal. Mengingat kondisi iklim di negara tersebut kurang mendukung.

"Manfaatkan lahan kering atau lahan tidur sehingga produktif. Kembangkan tumpangsari padi ladang atau jagung di lahan perkebunan," jelasnya.

Terakhir lanjut Gubernur, penyuluh dan POPT diminta menerapkan inovasi baru dengan teknologi tepat guna (TTG) untuk mempercepat peningkatan produktivitas dan produksi.

Dengan diberlakukannya UU Nomor.23/2014 Tentang Pemerintah Daerah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No.43/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah, bahwa kegiatan penyuluhan pertanian berada pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.

"Karenanya saya minta kepada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumut agar memberikan perhatian yang sungguh-sungguh sehingga tugas pembinaan kepada petani dan kelompok tani dengan baik. Jadi kalau ada yang tidak kenal dengan penyuluh pertanian di daerahnya, berarti yang bersangkutan tidak bekerja," tegasnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortiklultura Sumut Azhar Harahap menyampaikan, jumlah penyuluh pertanian di Sumut 2.789 orang terdiri dari Penyuluh Pertanaian PNS (ASN) 1.156 orang, Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu (THL-TB) Penyuluh Pertanian (PP) Pusat 1.633 orang dan THL-TBPP Provinsi 165 orang. Sementara petugas POPT PNS berjumlah 135 orang, THL 109 orang dan BPT 86 orang. Sehingga jumlah petugas pertanian yang bertugas di lapangan sebanyak 3.119 orang.

Sedangkan untuk honor dan BOP penyuluh THL-TBPP Januari dan Februari 2017 sampai dengan saat ini telah diproses pencairannya ke KPPN Medan I untuk 24 kabupaten/kota. Sementara Sembilan kabupaten/kota yaitu Tapanuli Tengah, Tebing Tinggi, Tanjung Balai, Tapanuli Selatan, Sibolga, Tapanuli Utara, Nias, Dairi dan Karo belum dapat diproses karena belum menyerahkan rekomendasi pembayaran dan klarifikasi rekening bank ke Dinas Tanaman Pangan dan Hortikulutura Sumut.

“Khusus untuk THL-TBPP Pusat, dari 1.633 orang, 516 diantaranya yang berusia 35 tahun ke bawah, pada tahun lalu telah mengikuti ujian/seleksi untuk diangkat menjadi calon ASN. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan diketahui hasilnya dan informasinya akan disampaikan oleh Kepala Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM Kementerian Pertanian,” ujarnya yang menyebutkan bahwa pembinaan dilakukan untuk 36.637 kelompok tani dan 3.653 gabungan kelompok tani dengan jumlah

anggota sebanyak lebih kurang 1.279.775 petani.

Terkait penguasaan IT, lanjut Azhar, pihaknya telah mempersiapkan sistem informasi yang bisa dimanfaatkan para penyuluh pertanian. Termasuk alat komunikasi modern agar memudahkan para petugas mendapatkan akses. “Jadi kita nanti bisa komunikasi langsung dengan penyuluh, sudah di program itu. Bagin kabupaten yang masih kurang baik koneksinya, bisa melalui koordinator yang ada di kabupaten,” katanya.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengambangan SDM Pertanian, Kementerian Pertanian yang diwakili Mariati Tamba menyampaikan bahaw berdasarkan arahan Presiden RI dalam Rapat Kerja Nasional beberapa waktu yang lalu, bahwa pembangunan pertanian kunci suksesnya adalah ketersediaan pasoka ari, proses pemasaran, pemanfaatan teknologi pertanian dan teknologi informasi, kemudian membangun korporasi petani. Serta yang terakhir bagaimana sinergitas antar kementerian sebagai lembaga pusat dan daerah.

“Khusus untuk penyuluh yang berusia 35 tahun ke atas, akan diberikan berupa kontrak kerja yang haknya sama dengan PNS. Hanya saja berbeda status,” sebutnya.

Anggota DPRD Sumut dari Komisi B yang hadir, Aripay Tambunan menyampaikan pihak legislatif siap membantu pemerintah dalam hal mengoptimalkan pemberdayaan penyuluh pertanian. “Kami akan membicarakan apa yang bisa kami perbuat bersama dinas terkait, tentang keberadaan penyuluh pertanian ini,” sebut Aripay yang hadir bersama rekannya Jantoguh Damanik.

Hadir juga dalam kegiatan tersebut perwakilan BI Wilayah Sumut, Haris, Kepala Gulog Divre Sumut Imran, Kepala BPS SUmut Suhaimi, Kepala BMKG Sumut Edison, Kepala BPTP SUmut Andriko, Ketua Komisi Penyuluhan Sumut Prof. Dharma Bakti dan Wakil Ketua Komisi Penyuluhan Sumut Dr Asaad. Sementara Gubernur didampingi Pimpinan SKPD Sumut Kepala Dinas Pendidikan Arsyad Lubis, Kepala Dinas Perkebunan Herawati, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dahler, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Zonny Waldi dan Plt Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu Ilyas Sitorus, SE, MPd.