Lima menteri dan Jaksa Agung teken MoU Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Penataan Aset BUMN

Lima menteri dan Jaksa Agung teken MoU Percepatan Pembangunan

Infrastruktur dan Penataan Aset BUMN

Medan, (Mimbar) - Menteri Memnteri BUMN Rini M Sumarno, Menteri Agraria dan Tataruang Kepala BPN Sofyan Al JAlil, Menteri PUPR M Basuki Hadimulyono, Menteri Perhubungan Budi karya Sumadi dan Jaksa Agung HM Prasetyo menandatangani kesepakatan bersama untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan penataan aset BUMN. Penandatanganan disaksikan oleh Gubernur Sumatera Utara H T Erry Nuradi di Kantor PTPN III Jalan Sei Batang Hari Medan, Rabu (05/04).

GUbernur Sumatera Utara H T Erry Nuradi menjelaskan bahwa MoU dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti instruksi presiden dalam rapat terbatas beberapa waktu lalu. Khusus untuk Provinsi  Sumut adalah percepatan penyelesaian proyek strategis nasional. Gubsu mengatakan ada 11 proyek pembangunan infrastruktur di Sumut yang saat ini sedang berjalan. “Oleh karena itu dalam proses pembangun pasti ada hambatan, berhubungan masalah pembebebasan lahan dan lainnya. Kita bersyukur ada Menteri-menteri yang bisa hadir di negeri berbilang kaum untuk mencari soslusi dan memecahkan masalah yang berhubungan dengan proyek strategis nasional diantaranya pembangunan jalan tol dan lain sebagaianya,” terang Gubsu.

Gubsu Erry menegaskan Pemprovsu dan unsure FKPD Provsu mendukung pelaksanaan MoU untuk percepatan pembangunan infrastruktur maupun penataan aset BUMN. “Kita semua harus beri dukungan , FKPD dan BUMN di daerah beri support dan dukungan. Yang penting koordinasi dan komunikasi, bila ada hambatan cepat bisa teratasi,” kata Gubsu.

Gubernur juga mengungkapkan harapannya agar persoalan eks HGU juga dibahas dan dapat diselesaikan segera.  “Salah satu pertanahan, khususnya berhubungan dengan BUMN, adalah lahan eks HGU. Waktu itu HGU tidak diperpanjang, karena ada tuntutan masyarakat, hak ulayat serta berbagai maslah lain termasuk pengembangan kota. Kami mohon kepada ibu menteri dan jaksa agung agar lahan eks HGU seluas 5.700 ha bisa dicari solusinya,” kata Erry.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kata Erry, siap menerima instruksi pemerintah pusat terkait apa yang harus dilakukan untuk penyelesaian lahan dimaksud.

Para pihak yang menandatangani MoU adalah Pihak Pertama Memnteri BUMN Rini M Sumarno, Pihak Kedua Menteri Agraria dan Tataruang Kepala BPN Sofyan Al JAlil, Pihak Ketiga Menteri PU Per M Basuki Hadimulyono, Pighak Keempat Menteri Perhubungan Budi karya Sumadi, Pihak Kelima Kapolri Tito Karnavian dan Pihak Keenam jaksa Agung HM Prasetyo. Namun Kapolri dalam berhalangan hadir.

Maksud MoU adalah sebagai landasan untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur dan penataan aset BUMN sesuai dengan kewenangan tugas pokok dan fungsi para pihak dengan memperhatikan peraturan perundangan dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

MoU diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum atas kepemilikan aset BUMN, memberikan percepatan penyelesaian administrasi dokumen terkait kepemilikan aset tanah yang diperlukan dalam pebangunan infrastruktur, membantu BUMN dalam melakukan pembebasan lahan untuk kepentingan umum maupun pengembangan usaha BUMN. Disamping itu juga membantu penyelsaian percepatan adminitasi dolumen terkait pemenuhan persyaratan dalam ranga kercepatan pembangunan infasrtruktur, membantu BUMN dalam pengawalan dan pengamanan aset BUMN.

Selain itu juga untuk memulihkan aset BUMN terkait tindak pidana dan yang dikuasai pihak ketiga secara melawan hukum serta memberikan bantuan hukum dan pertimbangan hukum di bidang perdata dan tata usaha neghara terkait aset BUMN.

Menteri PUPR, Mochammad Basoeki Hadimoeljono mengatakan pihaknya sebenarnya sudah bekerja walaupun tanpa MoU. MoU menurutnya menjadi penguat bahwa pembangunan infrastruktur merupakan tanggungjawab bersama. “Kalau ada apa-apa yang menyangkut tanah PTPN saya telpon Bu Rini, dengan perhutani juga begitu. Namun karena ini program prioritas, maka ruh MOU ini adalah kita menyatukan hati dan langkah, bahwa pembangunan infrastruktur bukan saja ditugaskan kepada menteri PUPR, bukan saja tugas menteri perhubungan, tapi tugas kita semua, makanya dilakukan mou ini,” ujarnya.

Dia berharap dengan MoU maka pihak-pihak terkait bisa bekerjasama untuk mendukung percepatan pemabngunan infrastruktur. “Dengan MoU ini saya berharap, kita berada dalam satu kapal dalam rangka melaksanakan pembangunan infrastruktur sebaik-baiknya,” katanya. Karena, lanjut Basoeki,  sebagaimana dinyatakan Prersiden RI bahawa 10 tahun ini Indonesia masih fokus pada pembangunan infrastruktur. Sedangkan untuk sepuluh tahun ke depan setelahnya akan fokus pada pembangunan industri pengolahan dan 10 tahun berikutnya pengembangan industri jasa. “Sepuluh tahun ke depan, sejak 2015, kita akan masih menemui masalah lahan dalam rangka mendukung pembangunan inftasrktur, karena kita memang masih tertinggal di situ,” kata Basoeki.

Jaksa Agung HM Prasetyo mengataka yang penting adalah implementasi dari MoU. “Tanpa implementasi tidak ada artinya,” katanya.

Prasetyo mengatakan pihakanya mencermati tentang permaslahaan yang dihadapi dimana sering kali negara dibuat tidak berdaya, bahkan kalah dan menyerah mengahadapi tindak arogan kesewenangan. “Banyak penyimpangan memanfaatkan peluang menabrak aturan yang ujungnya merupakan persoalan serius yang diantara lain menyebabkan hilangnya aset yang menyebabkan kerugian negara,” katanya.

Celakanya, kata Prasetyo,  semua prakter liar dan pelanggaran kejahatan dilakukan penuh kerjasama dan konspirasi bahkan dengan aparat pemerintah.“Konspirasi kejahatan ini harus dihentikan, meski penuh kendala dan berliku-lilku,” tegasnya.