Gubsu Erry Kritik Mayoritas Sumber Daya

Gubsu Erry Kritik Mayoritas Sumber Daya

Aparatur Pemprovsu Kurang Optimal

Medan, (Mimbar) - Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Tengku Erry Nuradi menyebutkan, mayoritas sumber daya aparatur Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) masih memiliki kompetensi yang kurang optimal. Akibatnya, kinerja pelaksanaan program-program pelayanan publik di instansi pemerintah rendah.

“Ini peru kita tingkatkan. Salah satunya dengan pelatihan-pelatihan,’’ cetus Erry pada pembukaan Diklat Kepemimpinan tingkat III Angkatan X dan Kepemimpinan tingkat IV Angkatan X di Badan Pengembang Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara Jalan Ngalengko Medan, Senin (10/04/2017).

Hadir Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI di wakili Kepala Pusat Promosi Inovasi dan Pengembangan Kapasitas Lembaga Adminstrasi Negara RI PM Marpaung, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusaia Provsu Bonar Sirait, Komite Penjamin Mutu Diklat Zakaria Y Lapau, Prof Dr Zainuddin, Prof Dr Tan Kamelo sejumlah Kepala SKPD Provsu serta peserta Diklat Angkatan X para widyiaswara.

Dalam kesempatan itu, Gubsu Erry mengatakan kinerja pelayanan publik sampai saat ini masih ditandai dengan banyaknya keluhan masyarakat terhadap kurang optimalnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh birokrasi. “Dengan kata lain masyarakat masih melihat adanya kesenjangan antara kinerja PNS yang diharapkan dengan kinerja nyata,” sebut Erry.

Oleh karena itu Gubsu berharap peningkatan kompentensi aparatur pemerintah merupakan kunci utama dalam melakukan transformasi kinerja pelayanan instansi pemerintah kepada masyarakat. Peningkatan kemampuan kompetensi ini sangat diperlukan bagi pemerintah saat ini. “Organisasi dengan kinerja yang baik harus memperhatikan 4 unsur diantaranya proses, orang (SDM), teknologi dan kepemimpinan. Ke empat unsur ini bekerja secara simultan dimana kunci penggerak utamanya ada pada peran SDM,” jelas Erry.

Untuk itu Gubsu menegaskan kedepan mengelola SDM tidak dapat lagi dengan mengunakan paradigma lama yaitu menganggap SDM sebagai tenaga kerja, namun saat ini SDM harus dikelola sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan. “Hal inilah yang menyebabkan pentingnya manajeman SDM,”jelasnya.

Fungsi inilah yang wajib diemban oleh para PNS/ASN, tidak terkecuali nantinya oleh peserta diklat. “Oleh karena itu saya berharap saudara dapat mengikuti dan mengaplikasi hal-hal yang diperoleh pada diklat ini dengan sungguh-sungguh,”ungkapnya.

Lebih lanjut Gubsu juga menjabarkan jumlah pejabat struktural di lingkungan Provsu bulan Maret 2017 yakni PNS Eselon II jumlah 54 orang, PNS yang telah mengikuti diklat kepemimpinan TK II sebanyak 16 orang (29,65), yang belum 38 orang (70,3 5), PNS eselon III jumlah 418 orang dan PNS yang telah mengikuti diklat kepemimpinan TK III sebanyak 264 orang (63,15) yang belum 154 orang (36,8 %) , dan eselon IV jumlah 1211 orang yang telah mengikuti diklat kepemimpinan TK IV sebanyak 194 orang (16,01 %) yang belum 1.017 orang (83,09%).

“Ini menjadi tantangan bagi kita dalam peningkatan kompetensi SDM aparatur, terutama mengenai sistem manajemen diklat kepegawaian yang professional dan handal dalam melaksanakan praktik manajeman kepegawaian yang seutuhnya,” jelas Erry.

Sementara Kepala Badan Pengembang SDA Provsu Bonar Sirait menjelaskan Diklat PIM Tk III untuk jabatan administrasi (Pejabat eselon III) bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Sedangkan Pim TK IV untuk jabatan pengawas bertanggungjawab mengendalikan pelaksanaan yang dilakukan oleh pejabat pelaksanaan.

Untuk itulah peningkatan kinerja aparatur dalam rangka pemberian pelayanan publik merupakan program utama pemerintah dewasa ini “Program ini dilatarbelakangi oleh makin menguatnya tuntutan masyarakat terhadap ketersedian pelayanan yang prima,”jelasnya.

Hal senada juga dikatakan Kepala Pusat Promosi Inovasi dan Pengembangan Kapasitas LAB RI  Dr PM Marpauang bahwa indentitas suatu negara dan kata kunci nilai keunggulan dikarenakan kualitas SDM para aparaturnya. “Aparatur itu adalah pelayanan, bukan untuk dilayani. Sebagai pelayan kita harus meningkatkan kinerja pelayanan pada masyarakat dan barulah dikatakan sebagai pelayanan prima,”tuturnya.