Pemerhati Pemerintahan Apresiasi Gubsu Edy WTP 9 Kali dan Zona Hijau Pelayanan Publik
Medan - Keberhasilan Pemprov Sumut di bawah kepemimpinan Gubernur Edy Rahmayadi menoreh prestasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 9 kali berturut-turut dan juga status Zona Hijau dalam pelayanan publik patut diapresiasi.
Pemerhati pemerintahan Drs Nasrun Husin Lubis mengemuakan hal itu menjawab wartawan di Medan kemarin seraya berharap prestasi ini dapat terus ditingkatkan oleh semua jajaran Pemprov Sumut.
“Patut diberi apreasiasi. Ini merupakan kinerja besar secara konsisten dan kontiniu 9 kali berturut-turut memperoleh WTP dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumut,” ujar tokoh senior birokrat yang pensiun sejak 12 tahun lalu setelah menduduki sejumlah jabatan dan juga pernah Walikota Kisaran dan Sekda Kabupaten Serdang Bedagai.
Nasrun yang saat ini aktif di Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Sumut mengemukakan opini WTP yang baik merupakan motivasi seluruh jajaran di bawah kepemimpinan gubernur untuk terus memberikan kinerja terbaik, apalagi opini ini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan yang memang perlu terus dijaga baik,” tutur Nasrun yang juga aktif di Kwarda Gerakan Pramuka Sumut, DHD 45 Sumut dan DPD Partai Demokrat Sumut.
Lebih lanjut tkoh masyarakat Tabagsel ini optimis Insya Allah kepemimpinan Rdy Rahmayadi yang telah tahun ke lima ini memberikan spirit bagi seluruh jajaran birokrasi se-Sumut untuk terus memberikan kinerja terbaiknya selaku abdi negara dan abdi masyarakat.
Nasrun juga menyatakan perolehan status zona hijau pelayanan publik untuk Sumut sebagaimana yang disampaikan langsung oleh Kepala Ombudsman RI Mokhammad Najih kepada Gubsu Edy Rahmayadi di Jakarta, Selasa (6/6) menambah kredibilitas Pemprovsu.
Dikatakannya hal ini merupakan gambaran peningkatan signifikan pelayanan publik di Sumut. Ini terlihat dari penilaian tingkat kepatuhan pada Ombudsman yang di tahun 2021 masih zona Kuning menjadi zona hijau tahun 2022.
Apalagi Kepala Ombudsman RI mengakui salah satu faktor peningkatan pelayanan publik ini adalah dorongan dari Gubernur Sumut Edy Rahmayadi. Bukan hanya ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, tetapi juga kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Pemerintah Kota (Pemko) se-Sumut.
Diakuinya selama memimpin Sumut Edy Rahmayadi memberikan perhatian lebih tentang penyelenggaraan pelayanan publik. Jadi wajar Ombudsman memberikan piagam penghargaan kepada Edy Rahmayadi.
Nasrun mengemukakan sebagaimana pengakuan Ombudsman rekam jejak Gubsu Edy Rahmayadi mau memberikan perhatian khusus pada meningkatkan kualitas pelayanan publik
Comments
Post a Comment