Bappeda : Kondisi Sosial Ekonomi Sumut Semakin Baik

Bappeda : Kondisi Sosial Ekonomi Sumut Semakin Baik

Medan, (Mimbar) - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Utara, Irman Dj Oemar menyatakan kondisi ekonomi dan sosial Provinsi Sumatera Utara secara umum semakin membaik. Hal ini menurutnya dibuktikan dengan beberapa indikator pembangunan. 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumut  merinci beberapa indikator pembangunan provinsi ini yang telah menunjukkan peningkatan antara lain pertumbuhan ekonomi Sumut pada tahun 2016 menjadi 5.18 persen lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun yang sama yakni berada pada angka 5.02 persen.

"Provinsi Sumut terus berupaya meningkatkan berbagai indikator pembangunan baik makro ekonomi maupun sosial melalui berbagai sektor pembangunan," kata Irman menjawab pers, Sabtu (27/5/3017).

Demikikan juga idikator lainnya seperti PDRB per kapita Provinsi Sumut yang tercatat terus meningkat. Dia meyebutkanPDRB perkapita Sumut naik  dari Rp41.02 juta pada tahun 2015 menjadi Rp44.56 juta pada tahun 2016.

Sementara indeks ketimpangan Sumut juga dinilai lebih baik dibanding dengan indeks gini nasional. Pada tahun 2016, indeks ketimpangan nasional berada pada angka 0.40, sedangkan Sumut menunjukkan angka 0.32.

"Berdasarkan pembagian kategori ketimpangan Sumut berada pada kategori sedang (0.3 - 0.5)," ujar Irman.

Untuk persentase tingkat pengangguran terbuka pada 2016 juga mengalami penurunan dibanding dengan tahun 2015. Pada 2016 tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar 5.84 persen sedangkan tahun 2015 tercatat sebesar 6.71 persen atau berkurang sebesar 1.13 persen.

Sedangkan untuk pencapaian pendapatan daerah pada APBD tahun anggaran 2013 hingga 2017 menunjukkan pertumbuhan pendapatan daerah yang terus meningkat.

Pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2016 mencapai 10.44 Triliun yang meningkat dibanding 2015 yang hanya Rp8.48 Triliun.

Alokasi belanja daerah di tahun 2016 juga mengalami peningkatan sebesar 16.01 persen dengan porsi Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar 74.26 persen dan Belanja Langsung (BL) sebesar 25.74 persen.

Kurun waktu hingga 2017, kata dia komposisi belanja daerah terus mengalami peningkatan dengan kenaikan sebesar 27.30 persen dari tahun 2016-2017 dengan nilai sebesar Rp13.03 triliun dan porsi BTL sebesar 66.45 persen serta BL sebesar 33.55 persen.

Angka kemiskinan Provinsi Sumut pada 2016 berada pada angka 10.27 menurun dibanding 2015 yang tercatat 10.53 persen. Indikator-indikator lain seperti realisasi investasi juga mengalami peningkatan pada tahun 2016 adalah sebesar 19.3 Triliun Rupiah sedikit mengalami penurunan dibanding 2015 berada pada angka 18.66 Triliun. 

"Pencapaian ini telah melampau target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang dipatok sebesar Rp12.33 Triliun," paparnya.

Angka melek huruf tahun 2016 tercatat sebesar 98.55 persen atau telah melampaui target RPJMD sebesar 98.80 persen. Laju pertumbuhan ekspor pada tahun 2016 tercatat sebesar 8.57 persen atau telah melampaui target RPJMD sebesar 4.51 persen.

Kondisi ketahanan pangan Sumut juga telah melampaui target RPJMD dimana tahun 2016 jumlah produksi beras mencapai 4.406.629 Ton, sedangkan target RPJMD tercatat 3.935.668 Ton.

Indikator ketahanan energi juga menunjukkan hasil yang melampaui target RPJMD, dengan daya listrik terpasang pada tahun 2016 tercatat sebesar 3.452.5 MW, sementara target RPJMD adalah 3.300 MW.

Rasio elektrifikasi pada tahun 2016 adalah 88.79 persen atau telah mencapai target RPJMD yang dipatok serupa. Selanjutnya kondisi jalan mantap pada 2016 sebesar 80.83 persen meningkat dibanding tahun 2015 sebesar 77 persen. Indeks pembangunan manusia pada tahun 2016 sebesar 69.51 meningkat dari tahun 2015.\

Begitu juga prevalansi gizi buruk pada 2016 sebesar 11.4 persen telah melampaui target RPJMD yang tercatat sebesar 21 persen.

Sebagai bukti keseriusan Pemrpov Sumut dalam mewujudkan good and clean goverment, kata Irman juga telah diterapkan aplikasi e- governance termasuk aplikasi eplanning yang telah direkomendasikan oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) untuk menjadi contoh bagi provinsi lain di Indonesia.