Mimbar Birokrasi

Plt Gubsu Buka Pra Musrenbang RKPD 2017 Zona Pantai Timur # Prioritaskan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Medan, (Mimbar) - Pemprov Sumatera Utara menekankan 8 prioritas perhatian pembangunan untuk kawasan pantai timur Sumatera Utara dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2017. Diantaranya adalah peningkatan infrastruktur dan pengembangan wilayah untuk mendukung daya saing perekonomian, pengembangan perdesaan dan perkotaan serta wilayah kepulauan dan pulau terluar. Hal itu disampaikan Plt Gubsu H T Erry Nuradi saat membuka Pra Musyawarah Rencana Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah  Provinsi Sumatera Utara Zona I di Medan International Convention Center (MICC) , Senin (29/1) yang berlangsung selama 2 hari. Hadir dalam kesempatan itu Pelaksana Ketua DPRD Ruben Tarigan, para bupati/Walikota 14 daerah di kawasan pantai Timur, pimpinan SKPD Provsu,dan para kepala Bappeda. Adapun kedelapan prioritas pembangunan tahun 2017 adalah peningkatan

Plt Gubsu Ajak Mahasiswa Ikuti Perkembangan ASEAN Medan, (Mimbar) -  Plt Gubsu Ir H T Erry Nuradi MSi mengajak Kesatuan Aksi Mahasiswa Islam (KAMMI) Sumut dapat membantu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam berbagai hal. Di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN yang sedang berjalan saat ini Plt Gubsu mengharapkan KAHMI dapat mengikuti perkembangan secara umum di kawasan ASEAN dan terus meningkatkan kualitas sumber daya manusianya (SDM)agar mampu bersaing dengan masyarakat ASEAN. "Dengan demikian kita dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri," sebut Plt Gubsu. Hal tersebut disampaikan Plt Gubsu saat menerima pengurus Wilayah KAMMI Sumut yang dipimpin Ketua Pengurus Wilayah KAMMI Sumut Supandi, SSi, Jumat (26/02/2016) di ruang kerja Plt Gubsu lt.9 Kantor Gubsu. Sementara Plt Gubsu didampingi Asiten Kesos Setdaprovsu Zulkarnain, Plt Kepala Kesbangpolinmas Provsu Zulkifli Taufik, Kadispora Provsu Baharuddin Siagian, Kepala Bappeda Provsu yang juga Plt Kadis Pendidika

Plt Gubsu : Organda dan Pemerintah Harus Satu Persepsi Medan, (Mimbar) - Plt Gubsu Ir H T Erry Nuradi mengajak kepada Organisasi Angkutan Darat agar satu persepsi dan bekerjasama dengan pihak pemerintah dan keamanan untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi pada angkutan darat di Provinsi Sumatera Utara. "Para pengusahaa angkutan darat harus satu persepsi dalam pengelolaan angkutan darat dengan bekerjasama dengan pemerintah dan aparat keamanan dalam mengatasi masalah-masalah yang ada," sebut Plt Gubsu. Hal tersebut disampaikan Plt Gubsu saat menerima Pengurus Organisasi Angkutan Darat (Organda) Sumut yang dipimpin Ketua DPD Organda Sumut Haposan Siallagan, Jumat (26/02/2016) di ruang kerja Plt Gubsu Lt. 9 Kantor Gubsu. Dikatakan Plt Gubsu para pengusaha angkutan darat tentunya harus mempunyai data-data yang jelas tentang armada angkutan darat yang beroperasi. Karena dari data dilapangan menurut Plt Gubsu masih ditemukan armada angkutan darat yang dilihat

Plt Gubsu Instruksikan Bentuk Tim Penyelesaian Konflik Tanah Eks HGU Medan, (Mimbar) - Plt Gubsu H T Erry Nuradi memerintahkan SKPD terkait untuk segera membentuk tim penyelesaian lahan eks HGU yang sudah berlangsung belasan tahun dan menimbulkan banyak konflik. Hal itu disampaikannya pada pertemuan dengan Forum Rakyat Bersatu (FRB) di Kantor Gusbu, Jumat (26/2). “Masalah pertanahan di Sumut yang cukup banyak, untuk itu kita segera bentuk tim untuk dudukan persoalan, cari solusi terbaik,” kata Plt Gubsu saat menerima audiensi FRB  yang dihadiri Ketua Umum DPDP FRB RI Rabualam Syahputra, Sekretaris Tumpal Panggabean dan unsur pengurus lainnya. Dalam kesempatan itu, Plt Gubsu didampingi Assiten Pemerintahan Umum Hasiholan Silaen, Kaban Kesbangpolinmas Zulkifli Taufik, Kepala Biro Pemerintahan Nouval Mahyar dan Kabag Pertanahan Parlin. Kehadiran FRB dalam rangka meminta kelanjutan penyelesaian tuntutan tanah eks HGU PTPN 2 yang proses penyelesaian sudah berlangsung sejak

Terima Audiensi LMP Sumut Plt Gubsu Harapkan LMP Dukung Pemerintah Medan, (Mimbar) - Pelaksana Tugas Gubernur Sumatera Utara (Plt Gubsu) HT Erry Nuradi mengharapkan, organisasi kemasyarakatan (Ormas) di Sumut ikut membantu pemerintah mensukseskan pembangunan masyarakat. Hal ini disampaikan Plt Gubsu HT Erry Nuradi saat menerima Pengurus DPD Laskar Merah Putih (LMP) Sumatera Utara di lantai 9 Kantor Gubsu, Kamis (25/2). Plt Gubsu didampingi Asisten I Hasiolan Silaen dan Plt Kesbanglinmas Zulkifli Taufik. Rombongan DPD LMP Sumut hadir, Ketua Umum Darwin H Lubis, Sekretaris Sudrajat, Bendahara Heri Kennedy, Ketua OK Azhari dan pengurus lainnya. Menurut Plt Gubsu, sebagai ormas, LMP Sumut bisa membuat program-program untuk pengembangan kemasyarakatan seperti program UKM, capacity bulding dan program kepemudaan lainnya.  Erry juga mengingatkan, agar LMP Sumut tetap menjaga soliditas dan kondusivitas organisasi. Dengan begitu, organisasi ini akan menjadi contoh

Erry : 15 Sampai 20 Jabatan yang Dilelang Medan, (Mimbar) - Pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) khususnya yang saat ini menduduki jabatan struktural pantas was-was. Sesuai dengan hasil uji Kompetensi yang dilakukan tim seleksi (timsel) eselon II yang baru berakhir diketahui ada sejumlah pimpinan SKPD yang dinilai tidak layak ataupun kurang tepat menduduki jabatannya saat ini. Pelaksana Tugas (Plt) Gubsu H T Erry Nuradi saat dikonfirmasi hal ini tidak membantahnya. Walaupun rekomendasi pansel belum diterimanya namun Erry dapat memperkirakan setidaknya ada 15 sampai 20 “kursi” pimpinan SKPD yang bakal dilelang. “Yang pasti kan ada delapan. Dari hasil ujian kompetensi kemarin katanya ada tiga yang mundur, jadi 11. Setelah itu nanti akan kita lihat mana yang tidak the right man and the right job. Ya mungkin perhitungan saya sekitar 15 sampai 20 lah,”ujar Erry kepada wartawan di Gedung Gubsu Kamis (25/2). Saat disinggung terkait kepastian

Pembangunan Belum Jalan Plt Gubernur Panggil SKPD Medan, (Mimbar) - Proses pencairan dana pembangunan dari anggran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Sumatera Utara (Sumut) 2016 masih belum terlaksana. Para pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pun bakal dipanggil. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi mengatakan dirinya akan memanggil para kepala SKPD yang belum juga menuntaskan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) untuk selanjutnya menandatangani Daftar Pengguna Anggaran (DPA) di masing-masing instasi. Sebagaimana disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Hasban Ritonga, bahwa proses pencairan APBD oleh SKPD masing-masing, tergantung kesiapan administrasi instansi terkait. Sehingga ada yang prosesnya belum selesai. Dimana seluruhnya harus menyelesaikan LKPD dan laporan aset yang harusnya tuntas pada akkhir tahun sebelumnya. Sebab hal itu menjadi standard operasional prosedur (SOP) di seluruh SKPD, sebelum pemerintah bi

Evi Diana Lantik 13 Ketua TP PKK Kabupaten/Kota Di Sumut Plt. Gubsu: PKK Harus Netral dan Tidak Berpolitik Medan, (Mimbar) - Plt Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Hj Evi Diana Erry Nuradi melantik 13 Ketua TP PKK kabupaten/kota periode 2016-2021, Kamis (25/2) di aula Martabe. Pelantikan tersebut disaksikan Plt Gubsu H T Erry Nuradi beserta para bupati dan walikota . Dalam sambutannya,  Pelaksana Tugas (Plt) Gubsu H T. Erry Nuradi menegaskan Tim Penggerak (TP) Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk memelihara netralitas dan tidak berpolitik. Bila ada pengurus PKK yang menjadi anggota DPRD kabupaten/kota dan provinsi, maka harus mengundurkan diri dari jabatan ketua TP PKK. "Harus pilih salah satu profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata T. Erry Nuradi Selain itu, Erry juga berpesan agar Ketua TP PKK yang baru dilantik memperkuat manajemen kelembagaan, meningkatkan kemitraan sinergis dengan instansi, pengetahuan d

Massa buruh dari SBSU Deliserdang saat berunjukrasa  di depan pintu pagar Kantor Gubsu Jalan Diponegoro No.30 Medan, Rabu (24/2). Massa Buruh Unjukrasa Di Kantor Gubsu * Minta UMSK Deliserdang Ditetapkan Medan, (Mimbar) - Ratusan buruh yang berasal dari Gabungan Pekerja Buruh Sumatera Utara Melawan (Gapbsum) unjukrasa di depan kantor Gubsu. Mereka  meminta kepada Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) agar segera menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Deliserdang. Selain itu, buruh juga meminta agar Pemprovsu dapat merevisi UMK Deliserdang tahun 2016 karena dinilai tidak layak dengan kebutuhan. “Kedatangan kami ke sini untuk meminta kepada Plt Gubsu agar segera menetapkan UMSK Deliserdang. Pasalnya, hingga saat ini tinggal Deliserdang yang UMKSK nya belum ditetapkan. Ini ada apa? Kenapa daerah lain sudah dan kami belum? Apa memang Deliserdang ini ditelantarkan?” ujar Ardi Syam Koordinator aksi dari SBSU Deliserdang saat menyampaikan orasinya di depan pintu

Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) Provinsi Sumut, Purnama Dewi. BPMP Sumut : Aparat Harus Dukung KLIK Medan, (Mimbar) - Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) Provinsi Sumut, Purnama Dewi menjelaskan, program Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK) yang diberikan pemerintah kepada para investor di kawasan industri harus didukung aparat kepolisian dan kejaksaan. Soalnya,  dengan program KLIK tersebut, maka investor sudah bisa langsung membangun secara fisik atau konstruksi, walau mereka masih belum mengantongi sejumlah perizinan yang diperlukan seperti izin mendirikan bangunan (IMB) dan lain sebagainya. “Karena sudah ada nota kesepahaman di Jakarta beberapa hari lalu yang ditandatangani pimpinan Polri dan Jaksa Agung terkait untuk kemudahan investasi di kawasan industri. Jangan sampai nanti di daerah, aparat hukum melakukan tindakan ketika melihat ada investor baru langsung melakukan konstruksi bangunan,” kata Kepala Badan Penanaman Modal dan

Sekdaprovsu Hasban Ritonga saat diwawancari wartawan, Selasa (24/2) di gedung lama Kantor Gubsu Jalan Diponegoro No.30 Medan. Pengangkatan Kembali 27 SKPD dan Camat Pakpak Bharat Langgar UU ANS * Sekdaprovsu : Semua Kebijakan dan Surat dari SKPD Tersebut Bisa Digugat dan Tidak Diakui Secara Hukum Medan (Mimbar) - Pengangkatan kembali 27 pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) struktural  Pakpak Bharat, yang mengundurkan diri di era Pj Bupati Pakpak Bharat mendapat kecaman dari Sekdaprovsu Hasban Ritonga. "Tidak boleh itu, pengangkatan itu telah melanggar UU ANS yang sudah berlaku sejak dua tahun lalu  di Indonesia, termasuk wilayah Sumut," kata Sekdaprovsu Hasban Ritonga saat ditanya wartawan, Selasa (24/2) di gedung lama Kantor Gubsu Jalan Diponegoro No.30 Medan. Dia menuturkan, berdasarkan UU ANS pengangkatan semua pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) struktural harus melalui UU ANS.  "Saya mendesak agar kepala daerahnya untuk menganuli

Fit And Profer Test Pejabat Eselon II Di Pemprovsu Tuntas *Ada Pejabat Dinilai tak Kompeten Medan (Mimbar) - Proses fit and profer tes pejabat eselon dua di jajaran Pemprovsu diperkirakan sudah tuntas, Selasa (23/2) sore.  Dari hasil penilaian sementara tim panitia seleksi (pansel) menilai masih ditemukan adanya pejabat yang tidak kompeten yakni menduduki jabatannya tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman bekerja.  Ketua tim pansel, Hasban Ritonga yang juga Sekdaprovsu di sela-sela proses fit and profer tes memang secara gamblang tidak memaparkan hasil sementara penilaian tim pansel. Namun Hasban mengakui ke depan perlu adanya rotasi yang dilakukan pihaknya terhadap para pejabat eselon II di jajaran Pemprovsu. “Kalau ditanya tingkat kepuasan kita, artinya saya dari pengalamanlah masih pada batas-batas yang memberikan semangat kepada kita memang perlu adanya rotasi,”ujar Hasban kepada wartawan, Selasa (23/2) di halaman Kantor Gubsu Jalan Dipone

Rencana Pembangunan Fisik di Kantor Gubsu Belum Bisa Dilakukan * Belum Adanya SK KPA Medan (Mimbar) - Sejumlah rencana pembangunan fisik di Kantor Gubsu berupa pembangunan Pos Satpol PP, kanopi, pintu gerbang masuk dan keluar, pengecatan gedung, perbaikan paving blok parkir dan lainnya belum bisa dilakukan karena belum adanya SK Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Hal ini diakui Kasubbag Perawatan Umum Biro Perlengkapan dan Aset Pemprovsu Syahril kepada wartawan, Selasa (23/2).  Dia mengatakan, sejauh ini belum dilakukan tender untuk melakukan perawatan dan pembangunan fisik di areal Kantor Gubsu, karena belum terbitnya SK Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). "Rencananya bulan Maret sudah dilakukan pengecatan dan pembangunan Pos Satpol PP, pintu gerbang dan lainnya. Tapi sejauh ini belum bisa dilakukan tender karena belum ada SK KPA," katanya. Dia tidak mengetahui apa kendala belum diterbitkannya SK KPA. "Saya nggak tahu, karena itu wewenang atasan. Nanti kala